JAKARTA,quickq.apk DISWAY.ID- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tibiko Zabar, menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset harus segera dibahas dan disahkan oleh pemerintah.

Pernyataan itu menanggapi Eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), yang fokus pada perampasan aset dari pada denda damai kepada para koruptor.

BACA JUGA:Prabowo Usul Koruptor Didenda Damai, Pakar: Ini Merusak Sistem Hukum Negara!

BACA JUGA:Habiburokhman Bela Prabowo Soal Maafkan Koruptor dengan Denda Damai

Menurutnya, langkah ini jauh lebih penting ketimbang berwacana untuk memaafkan para koruptor.

"Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud. Urgensi RUU Perampasan Aset untuk segera dibahas pada konteks ini menjadi lebih tepat," ungkap Tibiko saat dikonfirmasi Disway.id, Jumat 27 Desember 2024.

Tibiko menyarankan, untuk mendorong percepatan pembahasan RUU tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo harus segera mengirimkan Surat Presiden (Surpres) untuk menjadikannya sebagai prioritas utama di DPR.

"Ketimbang berwacana untuk memaafkan koruptor, bagi ICW, Pemerintahan Presiden Prabowo sebaiknya fokus untuk mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset sebagaimana telah tertuang dalam dokumen astacita," imbuhnya.

BACA JUGA:Soal Denda Damai, Habiburokhman: Mahfud MD Ini Orang Gagal, Jangan Menghasut!

BACA JUGA:Mahfud MD Kritik Supratman, Tegaskan Denda Damai Hanya untuk Pidana Ekonomi Bukan Koruptor

"Terkait komitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi," sambungnya.

RUU ini, menurut ICW, dapat membantu memulihkan aset negara yang dirampas oleh koruptor dan mendukung percepatan sejumlah program prioritas pemerintah.

"Selain itu, mari buka lagi UU Tipikor Pasal 4 bahwa, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan. Hari ini, situasi pemberantasan korupsi tidak sedang baik baik saja," tegasnya.

Diketahui,  eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemerintahan Presiden Prabowo yang akan mengenakan denda damai kepada koruptor.

• 1
• 2
• »

• ·FOTO: Wajah dan Suasana Perayaan Natal di Segenap Penjuru Dunia
• ·Kesenjangan Asuransi Melebar, OJK Minta Idustri Jangan Diam Saja
• ·Anies Baswedan, Jangan Mau Dipaksa
• ·Internet Susah Sinyal! Ini Cara Cek Saldo Dana Bansos BLT BBM 2025 Selain Pakai HP
• ·Banyak Wanita Lajang di Singapura Mulai Bekukan Sel Telur
• ·Apa Itu Islam Rahmatan Lil Alamin? Ini Arti dan Contoh Penerapannya
• ·Pengacara: Malam Ini Juga Syafruddin Temenggung Harus Bebas!
• ·7 Materi dan Kisi
• ·Ferdinand Menjadi
• ·SIG Pasok 88 Ribu Ton Semen Khusus untuk Tol Padang–Sicincin
• ·Bank BJB Buka Suara Soal Korupsi Fasilitas Kredit PT Sritex
• ·Turis di Bali Diimbau Tak Konsumsi Kopi Luwak, Ada Apa?
• ·Makan Bergizi Gratis Bergulir Minggu Depan, PBNU Siap Dilibatkan
• ·Ekonom Soal Bangkrutnya Sritex: Jadi Sinyal Bahaya Industri Tekstil
• ·FOTO: Bersaing Memperebutkan Piala Dunia Croissant Cokelat
• ·英国著名建筑设计大学有哪些？